Sumber-sumber Material Hukum Internasional


Sumber-sumber material hukum internasional dapat didefiniskan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Bahan-bahan dimasukkan dalam lima kategori atau bentuk utama, yaitu:

  1. Kebiasaan
  2. Traktat-traktat
  3. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase
  4. Karya-karya hukum
  5. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional

Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional Court of Justice, pengadilan-pengadilan yang memutus persoalan-persoalan hukum internasional diperintahkan untuk menerapkan sumber-sumber berikut:

  1. Trakatat-traktat internasional
  2. Kebiasaan-kebiasaan internasional, yang terbukti dari praktek umum telah diterima sebagai hukum
  3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
  4. Keputusabn-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum.

Sumber: Pengantar Hukum Internasional 1 oleh J.G. Starke
cukup sekian dulu *sudah terlalu malam dan mengantuk untuk menulis

Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan


Implementasi UNCLOS dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Banyak ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 yang mengadopsi atau paling tidak disesuaikan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, yang telah diratifikasi Indonesia.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud antara lain:

  1. Dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum, menyangkut beberapa pengertian:
  2. Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang;

Continue reading

Sejarah Hak-hak Asasi Manusia


1139 Dewan Lateran Kedua melarang penggunaan busur panah dalam perang-perang sesama umat Kristen
1215 Magna Charta
1648 Perjanjian Westphalia: perlindungan terhadap umat beragama minoritas di Jerman
Pengadilan terhadap Charles I
1651 Leviathan oleh Thomas Hobbes
1679 Habeas Corpus Acts
1688 ‘Glorious Revolution’ dan Bill of Rights Inggris
1690 Second Treatise of Government oleh John Locke
1764 Of Crimes and Punishments oleh Cesare Beccaria
1776 Common Sense oleh Thomas Paine
Deklarasi Kemerdekaan Amerika
1789 Revolusi Perancis: ‘The Declaration of the Rights of Man and the Citizen’ (Perancis)
1792 The Rights of Man oleh Thomas Paine
Alien Tort Claims Act (AS)
1803 Marbury v. Madison: Mahkamah Agung Amerika memiliki kekuatan untuk membuat hukum dengan jaminan konstitusional
1807 Penghapusan perbudakan di Inggris
1843 ‘Anarchical Fallacies’ oleh Jeremy Bentham
1844 ‘On the Jewish Question’ oleh Karl Marx
1863 Palang Merah Internasional didirikan oleh Henri Dunant
Lieber Code: manual hukum perang untuk tentara di medan perang
1865 Amerika menghapuskan perbudakan Continue reading

Kekebalan Diplomatik


Kekebalan Diplomatik tak Berlaku, Staf Kedubes Rusia Penabrak Pengaspal Jalan Akan Jadi Tersangka

Rabu, 08 Juni 2011 15:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMANGGI – Staf Administrasi Kedutaan Besar Rusia akan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini mengakibatkan satu petugas pengaspal jalan terluka.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharudin Djafar mengatakan, polisi telah berkoordinasi dengan Dirjen Fasilitas Diplomatik Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia. Kemenlu, katanya, memberikan surat permohonan pada Kedubes Rusia. Sehingga, polisi bisa memeriksa Staf Adminstrasi, Dedkovskly Ilya. “Panggilan minggu ini, minggu depan menghadap,” katanya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (8/6). Continue reading

Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007


Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 PP nomor 38 tahun 2007, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi: Continue reading

Syarat-syarat Pembentukkan Daerah


MENURUT UU NO.32 TAHUN 2004 DAN PP NO.78 TAHUN 2007

A.    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

1)      Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang

2)      Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

3)      Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Continue reading