Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan


Implementasi UNCLOS dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Banyak ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 yang mengadopsi atau paling tidak disesuaikan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, yang telah diratifikasi Indonesia.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud antara lain:

    1. Dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum, menyangkut beberapa pengertian:
    2. Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang;

  1. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian;
  2. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencangkup pulau-pulau lain.
    1. Dalam Pasal 3 Bab II tentang Wilayah Perairan Indonesia dinyatakan:

“Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.”

  1. Adapun mengenai pengaturan hak lintas kapal asing termasuk hak lintas damai, pengaturannya terdapat dalam:
  • Pasal 11 Bab III yang menentukan:
  1. Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai menikmati hak lintas damai melaui laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia.
  2. Lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terus menerus, langsung, serta secepat mungkin, mencangkup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal, atau pesawat udara yang dalam keadaan bahaya atau kesulitan.
  • Pasal 12 ayat (1)

“Lintas damai dianggap damai apabila tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi dan hukum internasional lainnya.”

  • Pasal 13 ayat (1)

“Pemerintah  Indonesia dapat menangguhkan sementara lintas damai segala jenis kapal asing dalam daerah tertentu di laut territorial atau perairan kepulauan apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamamanannya, termasuk keperluan latihan senjata.”

  • Selanjutnya dalam pasal 18 diatur mengenai hak lintas alur laut kepulauan, didalamnya ditentukan:
  1. Lintas alur laut kepulauan dalam alur-alur laut yang khusus ditetapkan adalah pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi dengan cara yang normal hanya untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin, serta tidak terhalang;
  2. Segala jenis kapal dan pesawat udara asing, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui peairan kepulauan Indonesia, antara satu bagaian dari laut lepas atau ZEE Indonesia lainnya.

Dengan dituangkannya ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 ke dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 merupakan wujud implementasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional untuk mempertegas eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

sumber: Negara dalam Dimensi Hukum Internasional oleh Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., MH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s